nusakini.com-Balikpapan-Saat ini Pemerintah tengah melakukan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara guna memindahkan pusat pemerintahan. Kesenjangan ekonomi, pertambahan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, hingga tingkat kenyamanan hidup yang semakin menurun, melatarbelakangi gagasan pemindahan Ibu Kota Negara ini.

Dalam rangkaian kunjungan ke Kalimantan Timur, Sabtu (18/06), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyempatkan diri untuk meninjau langsung progres persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan itu, Menko Airlangga diberikan penjelasan mengenai denah dan pentahapan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta meninjau pilar Titik Nol pembangunan Ibu Kota Nusantara dan melakukan penanaman pohon.

Penetapan Ibu Kota Nusantara sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan memiliki visi untuk mewujudkan “Kota Dunia untuk Semua”, sebuah kota ideal yang dapat menjadi role model bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi tersebut bertujuan menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional, kota berkelanjutan di dunia, dan penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.

Ibu Kota Nusantara yang memiliki wilayah daratan seluas kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 68.189 hektare, berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Pemindahan Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan dan menjadikannya sebagai Economic Super Hub merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur, melalui pengembangan enam klaster ekonomi dan dua klaster pendukung.

Enam klaster ekonomi tersebut meliputi industri teknologi bersih, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata, bahan kimia dan produk kimia, serta energi rendah karbon. Sedangkan dua klaster pendukung dimaksud terdiri dari pendidikan abad 21 serta smart city dan pusat industri 4.0.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi dan sosial, yang diwujudkan melalui penyediaan infrastruktur dan pengadaan barang/jasa di IKN dengan memprioritaskan produk dalam negeri dan UMKM.

Menko Airlangga menegaskan pemindahan Ibu Kota diharapkan mampu mendorong percepatan pengurangan kesenjangan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Oleh karena itu, tak hanya koordinasi dan sinkronisasi antar K/L yang dibutuhkan untuk mewujudkan ini, tapi juga dukungan seluruh masyarakat Indonesia.

”Saya berada di Titik Nol, Ibu Kota Nusantara. Harapannya semoga segera terbangun sesuai rencana,” ujar Menko Airlangga saat mengakhiri peninjauan.

Peran aktif masyarakat berupa penyampaian informasi, komunikasi publik, dan diseminasi tentang persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan IKN, hingga penyediaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik tentunya juga turut mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara secara berkelanjutan. (rls)